.png)
Rokan Hilir, WartaGlobal Riau.Id – Pilkada Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) mendapat sorotan tajam setelah dinilai sebagai daerah dengan tingkat kerawanan dugaan pelanggaran tertinggi di Provinsi Riau. Data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau menunjukkan, lebih dari separuh laporan dugaan pelanggaran Pilkada berasal dari Negeri Seribu Kuba tersebut.
Hingga pertengahan Oktober 2024, tercatat sebanyak 74 laporan dugaan pelanggaran Pilkada masuk ke Bawaslu Riau. Dari jumlah itu, 39 laporan berasal dari Kabupaten Rokan Hilir, menjadikannya daerah dengan angka pelanggaran tertinggi.
“Terbanyak itu di Rohil, sudah mencapai 39 laporan yang diterima Bawaslu,” ungkap Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Riau, Nanang Wartono, Kamis (17/10/2024).
Lonjakan jumlah laporan itu bahkan membuat Bawaslu Rohil kewalahan dalam melakukan verifikasi dan tindak lanjut terhadap aduan masyarakat maupun temuan di lapangan. Kondisi ini sekaligus menegaskan tingginya eskalasi politik di wilayah tersebut menjelang pemungutan suara Pilkada 2024.
Setelah Rokan Hilir, posisi kedua daerah dengan laporan terbanyak adalah Kabupaten Siak dengan 9 laporan, disusul laporan terkait Pilkada Gubernur Riau sebanyak 8 laporan. Berikutnya, Kuantan Singingi (Kuansing) mencatat 6 laporan, sementara Kota Dumai dan Kabupaten Pelalawan masing-masing 4 laporan. Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) menyusul dengan 2 laporan, sementara Indragiri Hilir (Inhil) dan Rokan Hulu (Rohul) masing-masing mencatat 1 laporan.
Menariknya, sejumlah daerah hingga kini masih nihil laporan dugaan pelanggaran Pilkada. Daerah tersebut adalah Kota Pekanbaru, Kabupaten Kepulauan Meranti, Bengkalis, dan Kampar.
Tingginya laporan di Rohil sekaligus menjadi alarm bagi penyelenggara dan pengawas Pilkada agar memperkuat pengawasan. Bawaslu Riau menegaskan akan menindaklanjuti setiap laporan sesuai mekanisme hukum dan aturan yang berlaku, agar Pilkada tetap berjalan jujur, adil, dan demokratis.
KALI DIBACA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar